Antara Janji Kampanye Prabowo Atasi Stunting dan Kritik Beban Fiskal
Lintas24jam.com – JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan dalam dinamika ekonomi politik Indonesia. Di satu sisi, program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan stunting. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan potensi beban fiskal serta risiko korupsi dalam implementasinya.
Dalam sebuah pernyataan tegas, Prabowo menekankan bahwa program ini merupakan prioritas utama demi kesejahteraan rakyat, khususnya anak-anak.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” ujar Prabowo.
Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap arah kebijakan yang diambil.
“Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” tambahnya.
MBG dan Urgensi Penanganan Stunting
Program MBG dirancang sebagai intervensi langsung untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, terutama di wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Stunting sendiri masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia, karena berdampak pada kualitas kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas jangka panjang.
Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi domestik.
Kritik: Beban APBN dan Risiko Korupsi
Meski memiliki tujuan mulia, sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa program MBG berpotensi membebani APBN secara signifikan. Anggaran besar yang dibutuhkan untuk menjangkau jutaan anak dinilai dapat mempersempit ruang fiskal, terutama di tengah tekanan global dan kebutuhan pembiayaan sektor lain.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait tata kelola program. Skema distribusi makanan dalam skala nasional dinilai rawan terhadap praktik korupsi, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga penyaluran di daerah.
Beberapa pengamat bahkan menyarankan agar program ini ditunda sementara (moratorium), guna memperbaiki desain kebijakan, sistem pengawasan, serta kesiapan anggaran negara.
Dilema Kebijakan: Populis vs Keberlanjutan Fiskal
Kontroversi MBG mencerminkan dilema klasik dalam ekonomi politik: antara kebijakan populis yang berdampak langsung bagi masyarakat dan prinsip kehati-hatian fiskal.
Di satu sisi, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan nyata. Namun di sisi lain, keberlanjutan fiskal menjadi pertaruhan besar jika implementasi tidak dilakukan secara efisien dan transparan.
Tantangan Implementasi ke Depan
Agar program MBG berjalan efektif, sejumlah hal dinilai krusial:
- Pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran anggaran
- Transparansi pengadaan dan distribusi
- Targeting yang tepat agar bantuan benar-benar sampai ke kelompok rentan
- Sinergi dengan program lain seperti bantuan sosial dan kesehatan
Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh niat politik, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.
MBG Harus Ditata Ulang
Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu kebijakan paling ambisius dalam agenda pemerintahan Prabowo. Harus ditata ulang pelaksanaan dan penerimanya. Dengan komitmen kuat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, MBG berpotensi menjadi game changer.
Namun, kritik terkait beban APBN dan risiko korupsi tidak bisa diabaikan. Ke depan, publik akan menanti apakah program ini mampu berjalan efektif dan berkelanjutan, atau justru menjadi tekanan baru bagi keuangan negara.
Hda/Dad
Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-8411858/pernyataan-prabowo-soal-mbg-tetap-lanjut
